Melihat Lebih Jauh: Mengapa Kebijakan Hemat Energi Butuh Strategi yang Lebih dari Sekadar WFH?

Bayangkan sebuah kota besar di pagi hari. Biasanya, jalanan dipadati kendaraan bermotor, gedung-gedung perkantoran menyala terang sejak subuh, dan pabrik-pabrik mulai beroperasi dengan mesin yang haus energi. Lalu, tiba-tiba muncul wacana: 'Ayo, kita semua kerja dari rumah untuk menghemat listrik dan BBM!' Sekilas, ini terdengar seperti solusi instan yang cerdas. Tapi, benarkah dengan memindahkan aktivitas kerja ke rumah, masalah konsumsi energi nasional akan teratasi? Atau jangan-jangan, kita hanya memindahkan 'beban' dari satu tempat ke tempat lain, tanpa menyentuh akar persoalan yang sebenarnya?

Pertanyaan ini mengemuka menyusul rencana pemerintah yang akan menerapkan program penghematan energi mulai April mendatang. Anggota Komisi XII DPR, Ratna Juwita Sari, dengan tegas mengingatkan agar work from home (WFH) tidak dijadikan solusi tunggal. Menurutnya, pendekatan seperti ini ibarat mengobati demam dengan kompres dingin—hanya meredakan gejala permukaan, tanpa menyembuhkan penyakit yang mendasarinya. Dalam keterangannya akhir Maret lalu, Ratna menegaskan bahwa kebijakan hemat energi memerlukan perencanaan matang dan kajian yang jauh lebih komprehensif.

Mengapa Fokus pada WFH Bisa Jadi Jebakan?

Mari kita lihat lebih dalam. Kebijakan WFH untuk aparatur sipil negara (ASN) memang bisa mengurangi mobilitas dan konsumsi energi di gedung pemerintahan. Namun, ada beberapa lapisan masalah yang sering terlewatkan. Pertama, efek rebound. Saat jutaan orang bekerja dari rumah, konsumsi listrik rumah tangga justru berpotensi melonjak. Komputer yang menyala seharian, AC atau kipas angin yang terus beroperasi, dan perangkat elektronik lainnya bisa membuat tagihan listrik membengkak di tingkat rumah tangga. Data dari beberapa negara yang menerapkan WFH masif selama pandemi menunjukkan peningkatan konsumsi listrik residensial hingga 20-30%.

Kedua, ada aspek keadilan dan akses. Tidak semua pekerja—termasuk ASN—memiliki infrastruktur rumah yang memadai untuk bekerja secara optimal. Koneksi internet yang tidak stabil, ruang kerja yang kurang nyaman, atau bahkan beban ganda antara pekerjaan domestik dan profesional bisa menurunkan produktivitas dan kualitas layanan publik. Kebijakan yang terkesan 'satu untuk semua' ini bisa mengabaikan keragaman kondisi sosial-ekonomi masyarakat.

Di Mana Sektor-Sektor 'Raksasa' Pemakan Energi?

Pernyataan Ratna Juwita menyentuh poin penting: kita seringkali lupa melihat ke sektor-sektor yang benar-benar 'haus' energi. Menurut data Kementerian ESDM tahun 2024, konsumsi energi terbesar di Indonesia justru datang dari tiga sektor utama: industri (47%), transportasi (32%), dan bangunan komersial/gedung pemerintah (11%). Sektor rumah tangga sendiri 'hanya' menyumbang sekitar 10%. Artinya, fokus kebijakan yang terlalu berat pada pola kerja ASN (yang merupakan bagian kecil dari sektor bangunan) bisa jadi seperti menimba air laut dengan gayung untuk mengeringkan samudera.

"Kalau serius ingin hemat energi, jangan hanya mengubah pola kerja ASN," tegas Ratna. "Perbaiki juga manajemen energi di gedung-gedung pemerintah, dorong efisiensi industri, dan optimalkan transportasi publik. Itu jauh lebih berdampak."

Bayangkan jika pemerintah melakukan audit energi menyeluruh di 100 gedung pemerintahan pusat saja. Dari audit itu, bisa ditemukan peluang efisiensi—mulai dari penggantian lampu konvensional ke LED, optimalisasi sistem pendingin ruangan, hingga pengaturan penggunaan lift. Menurut perhitungan beberapa ahli energi, efisiensi di sektor bangunan pemerintah saja bisa menghemat hingga 15-20% konsumsi listrik nasional di sektor tersebut—angka yang mungkin lebih signifikan daripada sekadar memindahkan pekerja ke rumah.

Strategi Komprehensif: Lebih dari Sekadar Instruksi

Lalu, seperti apa seharusnya pendekatan yang lebih sistemik itu? Ratna menawarkan beberapa langkah konstruktif yang patut dipertimbangkan:

1. Audit Energi Nasional yang Transparan
Sebelum membuat kebijakan, pemerintah perlu memiliki peta yang jelas: di mana saja pemborosan energi terjadi, dalam skala berapa, dan apa penyebabnya. Audit ini harus mencakup sektor publik dan industri, dengan hasil yang dipublikasikan secara transparan kepada publik.

2. Insentif untuk Efisiensi, Bukan Hanya Larangan
Daripada hanya menyuruh orang berhemat, pemerintah bisa menciptakan sistem insentif bagi perusahaan dan gedung-gedung yang berhasil menurunkan intensitas energinya. Skema insentif fiskal atau kemudahan perizinan bisa menjadi pendorong yang lebih efektif.

3. Transformasi Transportasi Massal
Sektor transportasi menyumbang hampir sepertiga konsumsi energi nasional, terutama BBM. Penguatan dan perluasan transportasi massal yang andal, terjangkau, dan nyaman di kota-kota besar bukan hanya menghemat energi, tetapi juga mengurangi kemacetan dan polusi udara.

4. Percepatan Transisi Energi Terbarukan
Penghematan energi harus berjalan beriringan dengan peningkatan porsi energi bersih dalam bauran energi nasional. Investasi pada pembangkit listrik tenaga surya atap untuk gedung-gedung pemerintah bisa menjadi contoh konkret.

Opini: Antara Simbolisme dan Substansi

Di sini, kita perlu menyoroti sebuah fenomena yang sering terjadi dalam kebijakan publik: politik simbolis. Kebijakan WFH untuk hemat energi mudah dilihat, mudah diumumkan, dan terkesan 'pro-rakyat'. Namun, di balik simbolisme itu, seringkali tersembunyi ketidakmauan atau ketidakmampuan untuk melakukan reformasi struktural yang lebih berat tetapi lebih berdampak jangka panjang.

Ratna Juwita mengingatkan: "Jangan sampai kebijakan ini terkesan simbolik. Hemat energi harus berbasis data, berbasis sektor prioritas, dan punya dampak nyata bagi negara."

Pernyataan ini penting karena menyentuh esensi tata kelola yang baik. Kebijakan publik seharusnya lahir dari analisis data yang rigor, bukan dari keinginan untuk terlihat 'melakukan sesuatu'. Dalam konteks hemat energi, data menunjukkan bahwa sektor industri dan transportasi adalah prioritas utama. Maka, kebijakan seharusnya lebih fokus pada kedua sektor itu.

Sebagai contoh, pemerintah bisa belajar dari Jepang pasca-bencana Fukushima 2011. Alih-alih hanya mengandalkan imbauan untuk mengurangi penggunaan AC (yang memang mereka lakukan melalui kampanye 'Cool Biz'), pemerintah Jepang juga melakukan restrukturisasi besar-besaran pada standar efisiensi energi untuk peralatan elektronik dan kendaraan, serta memberikan subsidi signifikan untuk retrofit bangunan tua agar lebih hemat energi. Hasilnya, dalam 5 tahun, Jepang berhasil mengurangi konsumsi energinya sebesar 15% tanpa mengorbankan produktivitas ekonomi.

Penutup: Sebuah Refleksi tentang Makna 'Hemat' yang Sebenarnya

Pada akhirnya, perdebatan tentang WFH versus strategi komprehensif ini mengajak kita untuk merenungkan makna 'hemat' yang sebenarnya. Apakah hemat berarti sekadar memindahkan konsumsi dari satu tempat ke tempat lain? Atau hemat yang sesungguhnya adalah menggunakan setiap unit energi dengan efisiensi maksimal, di mana pun dan oleh siapa pun?

Ratna Juwita menutup dengan pesan yang tegas: DPR akan mengawal agar kebijakan penghematan energi tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi menjadi bagian dari transformasi energi nasional yang berkelanjutan. Ini adalah komitmen yang tepat arah.

Sebagai masyarakat, kita juga bisa mengambil pelajaran. Daripada hanya menunggu instruksi dari atas, mungkin sudah saatnya kita mulai bertanya: di tempat kerja kita, di rumah kita, di komunitas kita—di mana saja peluang efisiensi energi yang nyata dan berdampak? Karena pada hakikatnya, hemat energi yang sesungguhnya bukanlah tentang mengurangi aktivitas, melainkan tentang melakukan aktivitas yang sama—atau bahkan lebih banyak—dengan energi yang lebih sedikit. Itulah efisiensi sejati, dan itulah yang seharusnya menjadi tujuan akhir dari setiap kebijakan energi nasional kita.